Hidup berjalan laksana puisi kaleng kosong,

Menipu diri demi sepucuk kembang ironi.

Menolak realita fisis yang nyatanya bolong-bolong,

Demi satu halusinasi palsu yang sekadar diingini.

Sungguh seringnya engkau berbohong,

kepada bumi dan kesucian diri sendiri,

kepada sekian mata yang kian-lapuk meneropong,

nan lalu larut terlena dalam buaian estuari.

Kepadamu, Sayang,

kusampaikan sebiji pesan titipan,

untuk satu sosok di hadapan bayang-bayang,

bahwa kelak sesekali, mari, sampaikan kejujuran.

Mendiagnosis permasalahan bangsa Indonesia yang tak kunjung habis seperti meniti jalan berduri yang buntu: ngilu menahan luka, namun tetap terhalang diujungnya. Masalah-masalah yang menumpuk dari berbagai sektor tidak menemukan penyelesaian yang memadai, sehingga hal itu tertimbun dan mengaburkan pandangan akan masa depan yang gemilang.

Sampai detik ini, sejumlah komplikasi masalah masih mengidap tubuh bangsa kita. Dari sektor politik dan hankam, budaya koruptif yang akut merejalela seluruh struktur birokrasi di berbagai tingkatan. Terbatasannya sumber daya pertahanan negara secara jelas membiarkan perahu asing menjarah sumber daya laut dan memberanikan negara tetangga mempersempit batas-batas wilayah kita. Di sektor ekuin, kemandirian yang masih di awang-awang dan invasi asing terhadap saham-saham nasional begitu mengkhawatirkan. Sebagai suatu bangsa, ironisnya kita tidak berdaulat atas nasib ekonomi kita sendiri.

Di sektor kesejahteraan rakyat, permasalahan yang nampak jauh lebih kusut dari itu. Angka kemiskinan yang tinggi serta biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal masih menjadi fenomena yang menghiasi kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah yang tidak merata dan lapangan kerja yang sempit menimbulkan kesenjangan sosial yang memicu konflik horizontal dengan berbagai motif.

Jika ditelusuri secara mendalam, banyak faktor yang menjadi penyebab semua permasalahan itu. Akan tetapi, ada satu faktor mendasar yang mengakibatkan semua itu terjadi, yaitu lemahnya denyut pemimpin dan kepemimpinan dalam nadi bangsa ini.

Krisis Pemimpin dan Kepemimpinan

Webster’s New Standard Dictionary menyebutkan “A leader is a guide, a conductor, a commander”, dan Edward Conrad Smith dalam Dictionary of American Politics berpendapat bahwa “A leader is the actual, if not the titular, head of party organization in a city, country or other subdivision”.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemimpin ialah seseorang yang dapat mempengaruhi seseorang/kelompok orang untuk mengerahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks fungsional yang lebih luas, pemimpin adalah orang yang secara tegas siap mengambil alih permasalahan orang lain dan mampu menyelesaikannya. Pemimpin adalah pemecah masalah yang bukan hanya bisa meluruskan benang kusut, tetapi juga merajutnya menjadi selembar pakaian yang indah. Figur pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

Sejarah kepemimpinan masa lalu menampilkan potret-potret yang justru kontradiktif dengan ini. Pemimpin-pemimpin yang tampil dalam pentas politik sebagian besar meninggalkan masalah masalah yang tidak terselesaikan. Hal itu secara berangsur memupuk permasalahan yang lebih besar.

Oleh karena itu, figur pemimpin yang handal sangat dibutuhkan untuk menghentikan degradasi yang ada. Tentunya, dibutuhkan proses yang panjang untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang memiliki kualitas kepemimpinan yang tinggi. Lebih dari itu, dibutuhkan satu sistem integral yang tidak hanya menunggu pemimpin itu hadir, tapi juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang siap beraksi di dalam kancah perbaikan bangsa ke depan. Satu paradigma segar bahwa pemimpin bukan dilahirkan tetapi diciptakan, harus ditumbuhkan untuk memulai era baru kepemimpinan yang lebih cerah.

Pendidikan Formal Berbasis Kepemimpinan

Salah satu proses pembentukan manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Hakikat pendidikan adalah membentuk peserta didik dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada dan mengarahkannya ke arah yang seharusnya. Sistem pendidikan formal sebagai salah satu proses pendidikan manusia seyogyanya mampu menghasilkan manusia beradab yang siap berkontribusi untuk masyarakat.

Realita sistem pendidikan di Indonesia memang masih membutuhkan berbagai macam evaluasi dan reformasi. Data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2005 tentang angka pengangguran menurut pendidikan dan wilayah desa-kota menunjukkan persentase pengangguran tamatan SMA ke atas lebih besar dibanding tamatan SMP ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas pendidikan kita masih rendah. Akan tetapi, alasan tersebut tidak bisa menjadi halangan untuk tetap mengusung agenda rekonstruksi sistem pendidikan kita secara bertahap.

Sistem pendidikan aktual juga bertanggung jawab terhadap krisis kepemimpinan yang dialami bangsa ini. Minimnya nilai-nilai moral dan etos kerja meredupkan produksi pemimpin-pemimpin berkualitas. Oleh karena itu, perlu dirancang suatu sistem pendidikan yang bukan sekadar efektif, tetapi juga mampu menghasilkan rombongan pemimpin yang siap ditempatkan di sektor kehidupan masyarakat: sebuah sistem pendidikan berbasis kepemimpinan.

Sistem pendidikan formal berbasis kepemimpinan adalah suatu rancangan sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kepemimpinan secara integral. Nilai kepemimpinan tersebut dikolaborasikan dengan program pendidikan formal yang melingkupi keseluruhan proses sejak persiapan hingga tahap evaluasi.

Reformasi sistem pendidikan menjadi berbasis kepemimpinan dilakukan dengan melakukan perubahan baik di kegiatan kurikuler maupun non-kurikuler. Di ranah kurikuler, perlu ditanamkan muatan-muatan moral dan kepemimpinan dalam aktivitas belajar-mengajar; seperti nilai tanggung jawab, integritas, dan visi kebangsaan. Muatan-muatan ini ditanamkan melalui: 1) kolaborasi dengan kurikulum beberapa mata pelajaran yang relevan, dan 2) pengubahan metode belajar-mengajar di kelas.

Beberapa mata pelajaran yang relevan dengan nilai kepemimpinan dapat dimasukkan muatan-muatan leadership yang lebih berbobot. Di mata pelajaran Pendidikan Agama misalnya, dapat dibubuhkan sejarah tokoh-tokoh pemimpin agama yang berhasil membangun peradaban melalui modal spiritual yang melimpah. Mata pelajaran Sejarah dan Pendidikan Kewarganegaraan dapat memberikan contoh kepemimpinan nasional yang tersemat pada pahlawan sejarah nasional. Muatan-muatan kepemimpinan ini diberikan secara eksplisit maupun implisit.

Metode belajar-mengajar di kelas juga dapat diubah agar secara tidak langsung dapat menanamkan nilai-nilai kepemimpinan. Metode yang mendorong (encourage) peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas akademik harus diterapkan dengan lebih tepat. Kelompok belajar yang terekayasa untuk menuansakan kultur kepemimpinan dapat menjadi salah satu alternatif metode.

Selain menginternalisasi muatan kepemimpinan di dalam kurikulum yang sudah ada, perlu dibuat sebuah kurikulum baru yang secara spesifik memberikan materi kepemimpinan yang mutakhir. Materi kepemimpinan ini berisikan modal-modal yang dibutuhkan pemimpin seperti modal intelektual, emosional, dan spiritual, serta disampaikan melalui alur pendidikan yang sesuai. Rancangan modul kepemimpinan ini dibuat mulai dari hal mendasar hingga teknis kepemimpinan di lapangan (decision making, dll). Penjenjangan materi, seperti halnya graduasi pendidikan, menjadi hal yang penting agar ketersampaian materi bisa maksimal dan relevan dengan tingkatan peserta didik.

Lalu, yang kedua adalah kegiatan non-kurikuler. Aktivitas non-kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik merupakan salah satu metode yang sangat efektif untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka. Di dalam aktivitas non-kurikuler ini terselenggara suatu kehidupan sosial-alamiah yang tentunya tidak bisa didapatkan di kegiatan kurikuler. Oleh karena itu, optimalisasi kegiatan non-kurikuler dapat menjadi salah satu agenda reformasi pendidikan berbasis kepemimpinan.

Hal pertama yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan student governance yang ada. Pemerintah sebisa mungkin menetapkan standardisasi terhadap institusi pendidikan yang ada agar setidaknya memiliki komponen-komponen minimum yang dibutuhkan untuk pengembangan diri peserta didik. Beberapa student governance atau organisasi siswa yang memiliki varian berbeda menjadi syarat yang harus ada, seperti Organisasi Intra-Sekolah selaku badan eksekutif, Organisasi Rohani selaku lembaga keagamaan, serta ikatan siswa dalam rumpun seni dan olahraga.

Pembinaan melalui kegiatan di student governance ini perlu dimaksimalkan. Citra organisasi peserta didik ini ditampilkan sebagai laboratorium untuk menguji teori kepemimpinan yang mereka pelajari di kelas. Kebebasan untuk berkarya dan bereksperimen dalam batasan etis dapat dikembangkan seluas mungkin.

Kemudian, agenda lain yang perlu dilakukan adalah program-program pelatihan kepemimpinan. Sistem pendidikan yang baru harus merancang program pelatihan kepemimpinan yang diejawantahkan dalam berbagai bentuk, seperti Latihan Dasar Kepemimpinan dan lain sebagainya. Program ini dicanangkan sebagai kegiatan non-kurikuler namun tetap menjadi proses pendidikan yang wajib ditempuh oleh peserta didik. Program seperti ini perlu diselenggarakan karena secara signifikan memberikan simulasi kepemimpinan yang artifisial dan aplikatif.

Agenda Pertama: Persiapan Infrastruktur

Sistem pendidikan formal berbasis kepemimpinan yang integral dan komprehensif tentunya tidak bisa dihasilkan secara instan. Diperlukan proses yang panjang dan bertahap untuk menghasilkan sistem yang ideal. Infrastruktur yang menyokong keberjalanan pendidikan juga harus ada dalam kondisi vital terlebih dahulu. Maka, agenda pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku pemilik otoritas dalam perancangan sistem pendidikan adalah mempersiapkan infrastruktur pendidikan berbasis kepemimpinan.

Beberapa infrastruktur yang perlu dipersiapkan diantaranya sumber daya manusia (pengajar, struktur institusi), dan sarana fisik pendukung (pustaka, bangunan). Kedua hal ini harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan mengubah basisnya menjadi kepemimpinan.

Hal terpenting dalam keberhasilan aktivitas pendidikan adalah kualitas pengajar. Jika pengajarnya berkualitas, maka peserta didik yang diajarnya juga akan berkualitas, dan sebaliknya. Oleh karena itu, modal pengajar harus dikembangkan seoptimal mungkin. Guru-guru harus mendapatkan fasilitas yang lebih, disamping hak finansial yang mencukupi.

Fasilitas yang bisa diberikan salah satunya adalah memberikan program pelatihan kepemimpinan kepada pengajar dengan satu program yang bermutu. Program pengembangan kepemimpinan bagi pengajar dilakukan dengan lebih eksklusif melalui beberapa tahap: pelatihan (training), coaching, dan mentoring. Program pengembangan kepemimpinan (leadership development) dengan model seperti ini biasa dilakukan oleh negara-negara maju untuk mempersiapkan pengajar-pengajar di institusinya. Salah satu contohnya adalah di Singapura dengan program National Community of Leadership (NACLI).

Selain itu, pengajar diberikan kompetensi dan keterampilan khusus yang berkenaan dengan perubahan kurikulum. Kurikulum yang berbasis kepemimpinan membutuhkan metode khusus untuk menyampaikannya, sehingga para guru terlebih dahulu diberikan matrikulasi dan pelatihan keterampilan mengajar agar lebih handal dan modern.

Infrastruktur lain yang perlu dipersiapkan adalah sarana fisik pendukung seperti bengunan dan pustaka. Bangunan dan Sarana fisik lainnya perlu dinuansakan dengan tema kepemimpinan, contohnya dengan mencantumkan kutipan motivasi leadership di dinding bangunan dan lain sebagainya. Pustaka-pustaka pendukung yang menjadi dasar pengetahuan kepemimpinan perlu lebih diperkaya di institusi-institusi pendidikan, agar akses peserta didik terhadap teori kepemimpinan bisa lebih luas.

Kepemimpinan Nasional yang Terdidik

Menciptakan sistem pendidikan yang ideal yang mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas memang bukan perkara mudah. Diperlukan daya yang besar dan perjuangan panjang untuk mewujudkan hal ini jadi nyata. Akan tetapi, tentunya ini juga bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan. Dengan berlandaskan visi dan rencana yang matang, mimpi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa bukan lagi sekadar wacana.

Ketika hal ini bisa tercapai, maka kancah kepemimpinan nasional bukan lagi diisi oleh figur-figur karbitan yang sekadar tiba-tiba meletup dalam momen-momen politis. Sebaliknya, panggung kepemimpinan di berbagai struktur masyarakat akan disemarakkan oleh pemimpin-pemimpin nasional yang terdidik melalui proses penempaan yang berkualitas. Transformasi bangsa ke arah yang positif pun akan terjadi dalam akselarasi yang tinggi karena digerakkan oleh modal manusia yang bermutu.

Maka, mari kita mulai mempersiapkan pendidikan berbasis kepemimpinan ini sebagai bentuk nasionalisme nyata, untuk bersegera menyongsong bangsa Indonesia yang lebih baik dan bermartabat, bangsa yang kaya akan pemimpin-pemimpin terdidik yang terbaik di masanya.

Mendiagnosis permasalahan bangsa Indonesia yang tak kunjung habis seperti meniti jalan berduri yang buntu: ngilu menahan luka, namun tetap terhalang diujungnya. Masalah-masalah yang menumpuk dari berbagai sektor tidak menemukan penyelesaian yang memadai, sehingga hal itu tertimbun dan mengaburkan pandangan akan masa depan yang gemilang.

Sampai detik ini, sejumlah komplikasi masalah masih mengidap tubuh bangsa kita. Dari sektor politik dan hankam, budaya koruptif yang akut merejalela seluruh struktur birokrasi di berbagai tingkatan. Terbatasannya sumber daya pertahanan negara secara jelas membiarkan perahu asing menjarah sumber daya laut dan memberanikan negara tetangga mempersempit batas-batas wilayah kita. Di sektor ekuin, kemandirian yang masih di awang-awang dan invasi asing terhadap saham-saham nasional begitu mengkhawatirkan. Sebagai suatu bangsa, ironisnya kita tidak berdaulat atas nasib ekonomi kita sendiri.

Di sektor kesejahteraan rakyat, permasalahan yang nampak jauh lebih kusut dari itu. Angka kemiskinan yang tinggi serta biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal masih menjadi fenomena yang menghiasi kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah yang tidak merata dan lapangan kerja yang sempit menimbulkan kesenjangan sosial yang memicu konflik horizontal dengan berbagai motif.

Jika ditelusuri secara mendalam, banyak faktor yang menjadi penyebab semua permasalahan itu. Akan tetapi, ada satu faktor mendasar yang mengakibatkan semua itu terjadi, yaitu lemahnya denyut pemimpin dan kepemimpinan dalam nadi bangsa ini.

Krisis Pemimpin dan Kepemimpinan

John Gage Allee dalam Webster’s New Standard Dictionary menyebutkan “A leader is a guide, a conductor, a commander”, dan Edward Conrad Smith dalam Dictionary of American Politics berpendapat bahwa “A leader is the actual, if not the titular, head of party organization in a city, country or other subdivision”.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemimpin ialah seseorang yang dapat mempengaruhi dan menggerakkan seseorang/kelompok orang untuk mengerahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks fungsional yang lebih luas, pemimpin adalah orang yang secara tegas siap mengambil alih permasalahan orang lain dan mampu menyelesaikannya. Pemimpin adalah pemecah masalah yang bukan hanya bisa meluruskan benang kusut, tetapi juga merajutnya menjadi selembar pakaian yang indah. Figur pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

Sejarah kepemimpinan masa lalu menampilkan potret-potret yang justru kontradiktif dengan ini. Pemimpin-pemimpin yang tampil dalam pentas politik sebagian besar meninggalkan masalah masalah yang tidak terselesaikan. Hal itu secara berangsur memupuk permasalahan yang lebih besar.

Oleh karena itu, figur pemimpin yang handal sangat dibutuhkan untuk menghentikan degradasi yang ada. Tentunya, dibutuhkan proses yang panjang untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang memiliki kualitas kepemimpinan yang tinggi. Lebih dari itu, dibutuhkan satu sistem integral yang tidak hanya menunggu pemimpin itu hadir, tapi juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang siap beraksi di dalam kancah perbaikan bangsa ke depan. Satu paradigma segar bahwa pemimpin bukan dilahirkan tetapi diciptakan, harus ditumbuhkan untuk memulai era baru kepemimpinan yang lebih cerah.

Pendidikan Formal Berbasis Kepemimpinan

Salah satu proses pembentukan manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Hakikat pendidikan adalah membentuk peserta didik dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada dan mengarahkannya ke arah yang seharusnya. Sistem pendidikan formal sebagai salah satu proses pendidikan manusia seyogyanya mampu menghasilkan manusia beradab yang siap berkontribusi untuk masyarakat.

Realita sistem pendidikan di Indonesia memang masih membutuhkan berbagai macam evaluasi dan reformasi. Data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2005 tentang angka pengangguran menurut pendidikan dan wilayah desa-kota menunjukkan persentase pengangguran tamatan SMA ke atas lebih besar dibanding tamatan SMP ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas pendidikan kita masih rendah. Akan tetapi, alasan tersebut tidak bisa menjadi halangan untuk tetap mengusung agenda rekonstruksi sistem pendidikan kita secara bertahap.

Sistem pendidikan aktual juga bertanggung jawab terhadap krisis kepemimpinan yang dialami bangsa ini. Minimnya nilai-nilai moral dan etos kerja meredupkan produksi pemimpin-pemimpin berkualitas. Oleh karena itu, perlu dirancang suatu sistem pendidikan yang bukan sekadar efektif, tetapi juga mampu menghasilkan rombongan pemimpin yang siap ditempatkan di sektor kehidupan masyarakat: sebuah sistem pendidikan berbasis kepemimpinan.

Sistem pendidikan formal berbasis kepemimpinan adalah suatu rancangan sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kepemimpinan secara integral. Nilai kepemimpinan tersebut dikolaborasikan dengan program pendidikan formal yang melingkupi keseluruhan proses sejak persiapan hingga tahap evaluasi.

Reformasi sistem pendidikan menjadi berbasis kepemimpinan dilakukan dengan melakukan perubahan baik di kegiatan kurikuler maupun non-kurikuler. Di ranah kurikuler, perlu ditanamkan muatan-muatan moral dan kepemimpinan dalam aktivitas belajar-mengajar; seperti nilai tanggung jawab, integritas, dan visi kebangsaan. Muatan-muatan ini ditanamkan melalui: 1) kolaborasi dengan kurikulum beberapa mata pelajaran yang relevan, dan 2) pengubahan metode belajar-mengajar di kelas.

Beberapa mata pelajaran yang relevan dengan nilai kepemimpinan dapat dimasukkan muatan-muatan leadership yang lebih berbobot. Di mata pelajaran Pendidikan Agama misalnya, dapat dibubuhkan sejarah tokoh-tokoh pemimpin agama yang berhasil membangun peradaban melalui modal spiritual yang melimpah. Mata pelajaran Sejarah dan Pendidikan Kewarganegaraan dapat memberikan contoh kepemimpinan nasional yang tersemat pada pahlawan sejarah nasional. Muatan-muatan kepemimpinan ini diberikan secara eksplisit maupun implisit.

Metode belajar-mengajar di kelas juga dapat diubah agar secara tidak langsung dapat menanamkan nilai-nilai kepemimpinan. Metode yang mendorong (encourage) peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas akademik harus diterapkan dengan lebih tepat. Kelompok belajar yang terekayasa untuk menuansakan kultur kepemimpinan dapat menjadi salah satu alternatif metode.

Selain menginternalisasi muatan kepemimpinan di dalam kurikulum yang sudah ada, perlu dibuat sebuah kurikulum baru yang secara spesifik memberikan materi kepemimpinan yang mutakhir. Materi kepemimpinan ini berisikan modal-modal yang dibutuhkan pemimpin seperti modal intelektual, emosional, dan spiritual, serta disampaikan melalui alur pendidikan yang sesuai. Rancangan modul kepemimpinan ini dibuat mulai dari hal mendasar hingga teknis kepemimpinan di lapangan (decision making, dll). Penjenjangan materi, seperti halnya graduasi pendidikan, menjadi hal yang penting agar ketersampaian materi bisa maksimal dan relevan dengan tingkatan peserta didik.

Lalu, yang kedua adalah kegiatan non-kurikuler. Aktivitas non-kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik merupakan salah satu metode yang sangat efektif untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka. Di dalam aktivitas non-kurikuler ini terselenggara suatu kehidupan sosial-alamiah yang tentunya tidak bisa didapatkan di kegiatan kurikuler. Oleh karena itu, optimalisasi kegiatan non-kurikuler dapat menjadi salah satu agenda reformasi pendidikan berbasis kepemimpinan.

Hal pertama yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan student governance yang ada. Pemerintah sebisa mungkin menetapkan standardisasi terhadap institusi pendidikan yang ada agar setidaknya memiliki komponen-komponen minimum yang dibutuhkan untuk pengembangan diri peserta didik. Beberapa student governance atau organisasi siswa yang memiliki varian berbeda menjadi syarat yang harus ada, seperti Organisasi Intra-Sekolah selaku badan eksekutif, Organisasi Rohani selaku lembaga keagamaan, serta ikatan siswa dalam rumpun seni dan olahraga.

Pembinaan melalui kegiatan di student governance ini perlu dimaksimalkan. Citra organisasi peserta didik ini ditampilkan sebagai laboratorium untuk menguji teori kepemimpinan yang mereka pelajari di kelas. Kebebasan untuk berkarya dan bereksperimen dalam batasan etis dapat dikembangkan seluas mungkin.

Kemudian, agenda lain yang perlu dilakukan adalah program-program pelatihan kepemimpinan. Sistem pendidikan yang baru harus merancang program pelatihan kepemimpinan yang diejawantahkan dalam berbagai bentuk, seperti Latihan Dasar Kepemimpinan dan lain sebagainya. Program ini dicanangkan sebagai kegiatan non-kurikuler namun tetap menjadi proses pendidikan yang wajib ditempuh oleh peserta didik. Program seperti ini perlu diselenggarakan karena secara signifikan memberikan simulasi kepemimpinan yang artifisial dan aplikatif.

Agenda Pertama: Persiapan Infrastruktur

Sistem pendidikan formal berbasis kepemimpinan yang integral dan komprehensif tentunya tidak bisa dihasilkan secara instan. Diperlukan proses yang panjang dan bertahap untuk menghasilkan sistem yang ideal. Infrastruktur yang menyokong keberjalanan pendidikan juga harus ada dalam kondisi vital terlebih dahulu. Maka, agenda pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah selaku pemilik otoritas dalam perancangan sistem pendidikan adalah mempersiapkan infrastruktur pendidikan berbasis kepemimpinan.

Beberapa infrastruktur yang perlu dipersiapkan diantaranya sumber daya manusia (pengajar, struktur institusi), dan sarana fisik pendukung (pustaka, bangunan). Kedua hal ini harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan mengubah basisnya menjadi kepemimpinan.

Hal terpenting dalam keberhasilan aktivitas pendidikan adalah kualitas pengajar. Jika pengajarnya berkualitas, maka peserta didik yang diajarnya juga akan berkualitas, dan sebaliknya. Oleh karena itu, modal pengajar harus dikembangkan seoptimal mungkin. Guru-guru harus mendapatkan fasilitas yang lebih, disamping hak finansial yang mencukupi.

Fasilitas yang bisa diberikan salah satunya adalah memberikan program pelatihan kepemimpinan kepada pengajar dengan satu program yang bermutu. Program pengembangan kepemimpinan bagi pengajar dilakukan dengan lebih eksklusif melalui beberapa tahap: pelatihan (training), coaching, dan mentoring. Program pengembangan kepemimpinan (leadership development) dengan model seperti ini biasa dilakukan oleh negara-negara maju untuk mempersiapkan pengajar-pengajar di institusinya. Salah satu contohnya adalah di Singapura dengan program National Community of Leadership (NACLI).

Selain itu, pengajar diberikan kompetensi dan keterampilan khusus yang berkenaan dengan perubahan kurikulum. Kurikulum yang berbasis kepemimpinan membutuhkan metode khusus untuk menyampaikannya, sehingga para guru terlebih dahulu diberikan matrikulasi dan pelatihan keterampilan mengajar agar lebih handal dan modern.

Infrastruktur lain yang perlu dipersiapkan adalah sarana fisik pendukung seperti bengunan dan pustaka. Bangunan dan Sarana fisik lainnya perlu dinuansakan dengan tema kepemimpinan, contohnya dengan mencantumkan kutipan motivasi leadership di dinding bangunan dan lain sebagainya. Pustaka-pustaka pendukung yang menjadi dasar pengetahuan kepemimpinan perlu lebih diperkaya di institusi-institusi pendidikan, agar akses peserta didik terhadap teori kepemimpinan bisa lebih luas.

Kepemimpinan Nasional yang Terdidik

Menciptakan sistem pendidikan yang ideal yang mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas memang bukan perkara mudah. Diperlukan daya yang besar dan perjuangan panjang untuk mewujudkan hal ini jadi nyata. Akan tetapi, tentunya ini juga bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan. Dengan berlandaskan visi dan rencana yang matang, mimpi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa bukan lagi sekadar wacana.

Ketika hal ini bisa tercapai, maka kancah kepemimpinan nasional bukan lagi diisi oleh figur-figur karbitan yang sekadar tiba-tiba meletup dalam momen-momen politis. Sebaliknya, panggung kepemimpinan di berbagai struktur masyarakat akan disemarakkan oleh pemimpin-pemimpin nasional yang terdidik melalui proses penempaan yang berkualitas. Transformasi bangsa ke arah yang positif pun akan terjadi dalam akselarasi yang tinggi karena digerakkan oleh modal manusia yang bermutu.

Maka, mari kita mulai mempersiapkan pendidikan berbasis kepemimpinan ini sebagai bentuk nasionalisme nyata, untuk bersegera menyongsong bangsa Indonesia yang lebih baik dan bermartabat, bangsa yang kaya akan pemimpin-pemimpin terdidik yang terbaik di masanya.

Allahumma,

lama tak berlantun haru,

bahwa aku merindukanMu.

MEMPERJUANGKAN KABINET IDEAL*

Penyusunan formasi kabinet pemerintahan lima tahun mendatang menampilkan fenomena yang kontradiktif. Di satu sisi, bayangan kebutuhan akan komposisi kabinet yang vital menjadi harga wajib yang dituntut oleh masyarakat. Namun, di sisi lain, partai koalisi yang meminta tanda jasa berupa posisi dalam struktur pemerintahan menjadi hal lain yang sulit untuk dihindari. Presiden terpilih dihadapkan dengan pilihan yang saling berlawanan: antara formasi optimal atau utang politik yang perlu dibayar.

Yang dibutuhkan saat ini adalah kabinet diisi oleh menteri-menteri yang memiliki kapabilitas tinggi (high-capable) di bidangnya. Bukan hanya itu, pada dasarnya kebutuhan akan komposisi eksekutif yang terbaik merupakan idealitas dalam politik.

Melihat nama-nama yang diajukan oleh partai koalisi, kening masyarakat berkerut-kerut. Tokoh-tokoh tersebut, menurut pandangan berbagai pihak, tidak memiliki kompetensi yang setara dengan jabatan yang akan ditempati. Oleh karena itu, presiden terpilih sebagai pemilik otoritas prerogatif dalam penentuan formasi kabinet harus bisa menetapkan pilihan dengan bijak dan proporsional.

Hal pertama bisa dilakukan adalah penetapan standar kualifikasi pos menteri yang transparan. Presiden harus mampu membuat standar ajeg yang dapat merepresentasikan figur menteri yang ideal. Lalu, standar tersebut perlu dipublikasikan ke umum supaya masyarakat sebagai unsur tertinggi dalam demokrasi dapat mempertimbangkan tokoh yang mungkin akan diajukan oleh partai. Tujuannya, 1) Masyarakat bisa melakukan komparasi terhadap tokoh yang masuk ke dalam bursa pemilihan menteri di tiap posnya, 2) Sebagai upaya konstruksi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan ke depan sejak dini karena dengan adanya hal ini, masyarakat dapat terlibat secara intensif dalam mendeteksi baik-buruknya calon pengisi struktur kabinet.

Dari kedua tujuan ini, tersimpul satu substansi, bahwa menteri-menteri yang kelak terpilih adalah tokoh yang memiliki kapabilitas yang tinggi karena melewati standar kualifikasi yang ditetapkan oleh presiden dan dipantau langsung oleh masyarakat umum. Jika hal tersebut dapat dilakukan, suasana yang kondusif dan harmonis antara pemerintahan dan masyarakat bukan lagi hal yang mustahil terjadi.

Sementara itu, untuk menyiasati kontrak politik koalisi, presiden dapat mengajukan persyaratan yang telah dibuat di atas kepada partai-partai yang terlibat. Standar kualifikasi tersebut menjadi titik batas kualitas yang harus dilewati oleh nama-nama yang dicalonkan oleh partai-partai koalisi. Pembagian jatah jabatan hanya berlaku jika nama yang diajukan berhasil lolos kualifikasi yang dipantau oleh masyarakat. Mekanisme ini dapat mereduksi konflik kepentingan, karena rakyatlah yang akan menjadi penjaga (guardian) standar formasi kabinet agar bisa seideal mungkin.

Formasi kabinet yang vital, biar bagaimanapun, harus selalu diperjuangkan, karena ini menjadi kekuatan utama pencapaian visi dan misi bersama. Tindakan-tindakan yang hanya terkait dengan kepentingan kelompok bukan hal yang patut ditoleransi. Oleh karena itu, perangkat-perangkat politik, termasuk di dalamnya partai, harus bisa mengedepankan kepentingan rakyat di hadapan kepentingan komunal. Pada saat itu, mimpi Indonesia yang lebih baik bukan lagi hanya utopia belaka.

*Tulisan ini diterbitkan di Harian Seputar Indonesia Tanggal 8 September 2009

MENGHIDUPKAN NILAI TRADISONAL RAMADHAN*

Kekayaan budaya masyarakat kita dalam menjalani Ramadhan merupakan hal yang patut disyukuri. Karena, jika saja kita mampu menghayati nilai yang terkandung di dalamnya, transformasi menuju bangsa yang bermartabat bukan lagi sekadar mimpi.

Ramadhan merupakan momen perubahan yang terisi dengan warna-warni tradisi. Sebagaimana sudah dikenal, ajaran universal apapun akan mengalami akulturasi jika berhadapan dengan tradisi lokal. Dan Ramadhan bisa jadi merupakan ritual dalam Islam yang mengalami akulturasi dengan variansi yang besar. Norma yang diajarkan dalam Ramadhan memunculkan ritual-ritual kreatif dari masyarakat, yang jika ditelisik lebih mendalam, mengandung hikmah yang relevan dalam keseharian.

Andre Moller, dalam disertasinya yang berjudul Ramadan in Java, The Joy and Jihad of ritual Fasting, mendokumentasikan keberagaman tradisi yang ada di masyarakat kita. Nyadran dan Padusan, ritus yang biasa dilakukan sebelum Ramadhan, menjadi salah satu yang menjadi bahasan. Upacara tradisional yang berupa mandi di air mengalir seperti sungai dan air terjun ini bertujuan untuk membersihkan diri sebelum menyambut Ramadhan. Nilai untuk senantiasa membersihkan jiwa dan raga menjadi hikmah yang tersirat di dalam ritual tersebut.

Setelah memasuki Ramadhan, berbagai macam ritus-ritus berjamur, mencitrakan Ramadhan dengan berbagai nuansa. Takjilan serta Jaburan yang biasa dilakukan selepas berbuka dan Sholat Tarawih merupakan aktivitas umum di berbagai tempat. Menikmati kudapan bersama dalam satu spirit ibadah adalah karakter dasar dalam tradisi ini. Unsur kebersamaan dan kekeluargaan (brotherhood) yang harmonis menjadi fondasi kehikmatan tersendiri.

Sedikit berbeda dengan itu, masyarakat kota merayakan Ramadhan dengan lebih elegan, namun tetap beraneka dan sarat hikmah. Ceramah Ramadhan yang menekankan pada nasihat moral dan intelektual menjadi tajuk utama setiap harinya. Masyarakat yang cenderung lebih maju menuntut sebuah pemenuhan kebutuhan ruhiyah dengan cara yang atraktif. Perdagangan yang melesat maju serta produk yang menawarkan kombinasi citra relijius dengan trend pop muncul seketika. Kampus-kampus sebagai pusat intelektualitas mempertunjukkan selebrasi Ramadhan dengan kompetisi dan promosi kemeriahan. Atribut fisik mewarnai sekitar. Peningkatan gradasi warna kehidupan manusia merefleksikan satu spektrum masyarakat sosial yang “hidup”, lagi humanis.

Membubuhkan Pemaknaan

Berbagai macam aktivitas tersebut mengandung hikmah yang bermanfaat jika diterapkan dalam keseharian. Nilai kebersihan jiwa dan raga dalam ritual nyadran dan padusan misalnya. Minimnya keberadaan sikap selalu membersihkan diri dalam masyarakat kita memberikan dampak sosial-lingkungan yang kacau. Secara fisik, infrastruktur yang tidak terawat, alam sekitar yang tidak terjaga, serta moralitas yang dekaden secara non-fisik menjadi bukti hilangnya mental membersihkan di dalam diri. Hal ini membutuhkan reparasi nilai-nilai pembersihan jasmani-rohani.

Dalam skala yang lebih luas, persatuan kebangsaan juga dilanda masalah. Berkurangnya apresiasi akan sebuah multi-kulturalitas menimbulkan konflik etnik dan agama di berbagai tempat. Terakuisisinya budaya bangsa juga mencuatkan rasa kepemilikan yang semakin terkikis. Rekonstruksi pola pikir (mindset) kebersamaan adalah suatu kepatutan. Nilai-nilai kekeluargaan dan perasaan saling memiliki (shared intrerest dan common property) yang terkandung dalam tradisi takjilan dan jaburan perlu dipugar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Nuansa meriah yang dibangun masyarakat kota dalam menjalankan bulan Ramadhan dapat menjadi model kehidupan yang baru. Komunikasi sosial yang penuh hasrat, serta pelesatan interaksi komunal yang riuh dapat menumbuh-kembangkan pergaulan yang positif antar-masyarakat. Hal tersebut mampu mewujudkan kerukunan sebagai dampak ke-saling-terbukaan masyarakat di satu wilayah spasial.

Ramadhan tidak hanya menawarkan transformasi spiritual bagi hamba-hamba yang menjalaninya, tetapi juga transisi sosial. Ibadah-ibadah yang pada umumnya bersifat individual beralih-fungsi menjadi pemrakarsa perubahan kolektif, jika dimaknai secara meluas. Yang perlu dilakukan hanyalah pembubuhan makna dalam nilai-nilai lokal yang tersirat dalam tradisi ritual masyarakat.

Penerapan hikmah-hikmah tradisional, andai saja kita jeli, dapat menjadi obat yang mujarab untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Maka, di bulan Ramadhan ini, sebuah renungan akan kekayaan nilai-nilai dalam aktivitas masyarakat memang selayaknya dilakukan. Dan untuk menjadi bangsa yang bermartabat, sudah seharusnya kita mampu menghayati hikmah yang ada sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya kita. Serta memanfaatkan Ramadhan sebagai momentum internalisasi demi sebuah perubahan hakiki.

*Tulisan ini diterbitkan di eramuslim.com

http://eramuslim.com/berita/hikmah-ramadhan/menghidupkan-nilai-tradisional-ramadhan.htm